PPKM Darurat, Menko PMK Sebut Bansos Paling Lambat Disalurkan Pertengahan Juli

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy memastikan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat akan paling lambat disalurkan pada pertengahan Juli 2021.

Bansos kembali digulirkan seiring Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai 3-20 Juli 2021.

Muhadjir mengaku telah melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga (K/L) terkait guna mempercepat sekaligus memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Program Sembako untuk 18,8 juta KPM, dan perpanjangan Bantuan Sosial Tunai (BST) pada Mei-Juni untuk 10 juta KPM.

Baca Juga  Ini Jadwal Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS-PPPK 2021 Cek di sscasn.bkn.go.id

“Tujuannya adalah untuk menyinkronkan agar bansos bisa disalurkan secepat mungkin dan cakupannya betul-betul tepat sasaran. Yang paling utama agar masyarakat yang paling terdampak, yaitu mereka yang ada di lapisan terbawah bisa terbantu dengan adanya bansos yang akan digulirkan nanti,” ucapnya dikutip dari rilis resmi pada Jumat (2/7/2021).

“Mudah-mudahan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli bansos akan bisa disalurkan ke seluruh pelosok Tanah Air kepada keluarga penerima manfaat yang membutuhkan,” ujar Muhadjir.

Ia menuturkan, percepatan penyaluran bansos ini merupayakan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan kembali di bawah dua digit seperti sebelum pandemi dalam rangka menghadapi Susenas September 2021.

Baca Juga  Ini dia Cara Mencairkan Bansos Saat PPKM Darurat

Pada rapat tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkap, usai perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang baru, realisasi penyaluran bansos PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), berjumlah 32.953.559 keluarga/jiwa.

Akan tetapi, saat ini terdapat 3.614.355 KPM data di Himbara yang belum bisa disalurkan, antara lain: gagal burekol karena data anomali dan tidak lengkap. Data anomali itu merupakan data yang telah padan Dukcapil namun tidak bisa dilakukan pembukaan rekening di bank karena beberapa hal, seperti nama yang tidak sesuai format dan sebagainya.

Baca Juga  Ini Syarat Dapat Bansos Tunai Rp600.000

“Permasalahan seperti inilah yang perlu segera kita perbaiki sehingga penyaluran bansos bisa dilakukan dan betul-betul mencapai target,” ucap Mensos.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan saat ini sedang dilakukan sinkronisasi terhadap 163 ribu data tersebut. “Paling lambat besok siang (hari ini) akan kami umumkan hasilnya. Cocok atau tidaknya, kalau cocok akan kami rekomendasikan untuk mempercepat realisasi penyaluran bansos,” tandasnya.

 

sumber